Politik di Indonesia Masih Jauh dari Keberpihakan Pada Rakyat

Sejak digulirkannya gerakan perubahan di bidang Politik dan ketatanegaraan yang di lakukan oleh para mahasiswa dan kaum Reformis, yang terjadi tahun 1998 sampai sekarang kelihatan tidak berjalan sesuai dengan tujuan gerakan itu sendiri.

Keberhasilan dari gerakan itu hanya satu bisa melengserkan Kepala Pemerintahaan yang bersifat Otoriter di zaman itu yaitu Soeharto dan kroni kroni nya.Dibidang perkembangan Politik terlihat belum ada kemajuan yang sangat berarti dan masing masing partai politik lebih mengutamakan kepentingan mereka.

Padalah tujuan Reformasi adalah mengembalikan kedualatan Negara kepada Rakyat Indonesia dan dengan kadualatan itu bisa memberikan hasil peningkatan kehidupan Rakyat di segala bidang.Sekarang yang terlihat adalah kedualatan Negara sudah banyak yang tergadaikan pada pihak asing.Apalagi di bidang Sumber Daya Alam,Energi Alam yang di miliki dan terkadung di Bumi Persada Indonesia banyak yang sudah dikuasai oleh pihak Asing.

Di sisi lain, penguasaan dari asing tersebut, menggambarkan adanya distorsi dan deviasi dari cita-cita nasional Bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 45. Kondisi itu membuat terjadinya kesenjangan kesejahteraan yang dirasakan rakyat Indonesia. Sebaliknya, justru asing diperkaya dari hasil bumi kita. Bukanlah rahasia umum lagi, sebagian besar sektor-sektor strategis dikuasai asing. Seperti sektor energi, perbankan dan telekomunikasi. “Ketiga sektor itu hampir di atas 50 persen dikuasai asing,”

Rakyat Indonesia hanya bisa melongo saja melihat semua yang terjadi,adalah Partai Politik yang bermain dan mendapatkan keuntungan dari semua itu.Reformasi yang seharusnya mempunyai arah dan pedoman yang jelas di semua sektor dan bidang, dengan ditandainya  menghadirka cetak biru rencana atau sebagai pedoman Pembangunan ke depan tentang Indonesia sampai sekarang tidak di ketemukan.
Terlihat dari banyaknya  dihasilkan UU yang tidak berpihak pada rakyat,antara lain UU Migas yang di batalkan oleh MK kemaren menunjukan salah arahnya Reformasi yang di jalankan Pemerintah sekarang ini.

Parahnya lagi, politik di Indonesia diperburuk dengan politik transaksional, terutama terkait adanya koalisi politik yang dibangun di dalam pemerintahan saat ini. Koalisi sesat dan menyesatkan. Ketika ada koalisi, maka ada suara yang tidak berpihak pada rakyat.

Tidak salah Ketua PP.Muhamaddiyah Prof Dr M Din Syamsuddin mengatakan Politik Indonesia adalah Politik yang tidak bermoral , Politik saat ini cenderung jadi mata pencarian, tidak sekedar untuk mengabdi kepada rakyat. “Politik untuk jadi kaya,” ucapnya. Untuk itu dia menyarankan perlunya revitalisasi cita-cita bangsa, revitalisasi karakter bangsa serta watak bangsa,karena politik di Indonesia  belum dijalankan dengan sistem dan konsep yang  baik.

Kapan kah Rakyat mendapatkan kembali hak Kedaulatan nya ??? dan kapankah Pemerintah akan berpihak dengan jujur kepada kepentingan Rakyat ??